Penyediaan Universal Health Coverage (UHC) kepada seluruh rakyat
Indonesia memerlukan proses dan waktu, terutama mengingat besarnya
jumlah penduduk Indonesia serta kondisi geografis Indonesia yang terdiri
dari lebih dari 17 ribu pulau. Namun demikian, berbagai tantangan
tersebut tidak akan menyurutkan kebijakan Pemerintah dalam meneruskan
langkah-langkah menuju tercapainya UHC.
Demikian pernyataan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali
Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, saat menjadi salah satu panelis utama pada
salah satu Roundtable Discussion pada kegiatan Ministerial-level Meeting
on Universal Health Coverage yang bertema “Country Experiences with
Health Financing Reforms for Universal Health Coverage”. Kegiatan
tersebut diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO)
bekerjasama dengan World Bank, bertempat di Markas Besar WHO, Jenewa,
Swiss (18/2).“Pemerintah RI terus mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka memberikan “Universal Health Coverage” kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia”, ujar Wamenkes.
Wamenkes menerangkan, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia pada saat ini telah mencapai 86,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Kedepannya, 5 buah skema asuransi kesehatan yang ada diharapkan akan dapat digabungkan (merged) pada tahun 2014 untuk mempermudah seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari penerapan UHC di Indonesia.
Menurut Wamenkes, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah RI dalam meningkatkan daya ungkit penduduk miskin dan hampir miskin adalah pembentukan basis data terpadu, yang dilakukan di bawah koordinasi kantor Wakil Presiden RI, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Dengan adanya unifikasi data tersebut penyaluran bantuan terkait program kemiskinan, termasuk penyediaan UHC, akan memiliki dampak yang lebih maksimal”, kata Wamenkes.
Wamenkes berpandangan bahwa penerapan UHC memerlukan political will yang kuat dari seluruh komponen di Pemerintahan, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
Kegiatan yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dari sekitar 30 negara ini merupakan forum tukar pengalaman serta pemikiran di antara Negara-negara anggota WHO dalam mengimplementasikan jaminan kesehatan di negaranya masing-masing. Diharapkan para delegasi juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama oleh masyarakat internasional dalam memajukan UHC di seluruh Negara.
Sumber: http://www.depkes.go.id/index.php/component/content/article/43-newsslider/2232-jumlah-penduduk-dan-kondisi-geografis-takkan-surutkan-langkah-pemerintah-wujudkan-universal-health-coverage.html
